Perekaman Data Pelaku Perdagangan Ecommerce Dijadikan Keputusan Pengembangan Ekonomi Digital

Perekaman data para pelaku perdagangan secara elektronik (e-commerce) kini dijadikan acuan pemerintah dalam mengambil keputusan terkait pengembangan ekonomi digital. Perekaman data yang akan dilakukan terhadap anggota Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) maupun non anggota dengan pencatatan dipisahkan berdasarkan model bisnis antara lain marketplace dan e-retail, travel dan transportasi.

Suhariyanto mengatakan seluruh perekaman ini terkait dengan perdagangan secara elektronik termasuk transaksi, nilai dan volume, merchant atau seller, unique buyer, investasi, metode pembayaran, tenaga kerja dan teknologi.

Selain itu, perekaman data juga dilakukan berdasarkan klasifikasi model bisnis e-commerce seperti classified horizontal, classified vertical, specialty store, daily deals, logistic serta payment.

“Ini sangat penting untuk bisa `capture` ekonomi saat ini dan ke depan agar langkah-langkah yang diambil pemerintah tidak keliru,” Kepala BPS Suhariyanto dalam acara sosialisasi pengumpulan data e-commerce di Jakarta, Jumat.

Pengumpulan data ini dilakukan mulai minggu I hingga II Januari 2018 dengan referensi waktu data yang dikumpulkan adalah triwulanan untuk periode 2015-2016 dan bulanan untuk periode 2017.

Mekanisme perekaman data bisa dilakukan secara online yaitu melalui template kuisioner yang disampaikan masing-masing pelaku e-commerce melalui surat elektronik. Pelaku e-commerce juga bisa menyerahkan data ke BPS dengan hardcopy yang sudah distempel perusahaan atau softcopy isian kuisioner sesuai template untuk ikut terlibat dalam perekaman data ini.

Baca Juga : WTO Pertimbangkan Usulan RI Pajaki Barang dalam Perdagangan Elektrik

Suhariyanto menambahkan pengumpulan data e-commerce sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Untuk itu, ia menjamin data yang disampaikan oleh responden dijamin kerahasiaannya oleh BPS dengan data yang dipublikasikan nantinya berupa data agregat. “Data-data yang nanti diserahkan ke BPS akan dijamin kerahasiaannya. Selain itu, BPS juga tidak akan mengeluarkan data individu dari konsumen data,” ujar Suhariyanto.

Salah satu alasan pelaksanaan pengumpulan data ini berlangsung pada Januari 2018 agar nilai transaksi Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) pada Desember 2017 dapat ikut terdata.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*